PKPU

News Zakat Center

Problem Empiris Pengelolaan Zakat

Monday, December 2nd, 2002

Oleh: Busman Edyar *

SEKALIPUN masalah zakat sudah diatur UU 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, persoalan zakat sendiri tetap bagai benang kusut yang tak terurai. Mulai dari penentuan siapa yang termasuk wajib zakat, barang-barang yang dizakati, ukuran nisab, dan bahkan sampai batasan haul, tetap menjadi khilafiah di kalangan umat. Tak berlebihan bila zakat belum mampu memberikan out put yang signifikan bagi perbaikan ekonomi bangsa. Padahal, di zaman Khalifah Umar ibn Abdul Aziz zakat pernah memakmurkan penduduk negara bagian Afrika (Tunisia dan Aljazair). Sampai-sampai amil zakat kebingungan dalam menyalurkan zakat, sebab tak ada lagi rakyat yang berhak menerima zakat atau mustahik. Semua sudah masuk kategori muzaki (Jamal Do’a: 2001).

***

Rumitnya peroalan zakat ini setidaknya disebabkan oleh dua persoalan mendasar. Pertama, UU 38/1999 tentang Zakat ini tak memiliki kekuatan memaksa bagi muzaki untuk membayarkan zakat. UU ini hanya sebatas mengatur pengelolaan zakat semata. Adapun persoalan esensial bagaimana mendapatkan yang dikelola tak disinggung sama sekali. Dengan kata lain, supremasi pemerintah selaku penguasa dan penyelenggara negara yang memiliki daya paksa tak terlihat dalam UU tersebut. Malahan dalam Pasal 12 UU 38/1999 ini disebutkan kalau petugas baru akan mengambil zakat setelah diberi tahu oleh muzaki. Ini berarti UU tak memiliki kekuatan memaksa untuk mengambil zakat dari muzaki.

Kelemahan ini tentu saja menciptakan peluang untuk tidak berzakat pada kelompok tertentu yang belum memiliki komitmen moral yang tinggi. Berbagai persoalan khilafiah yang ada dalam perkembangan terakhir juga tak bisa terselesaikan. Sebutlah persoalan zakat profesi (pengacara, dokter, konsultan, atau bidang jasa) yang dulunya belum disentuh nash. Ketika sekarang timbul ijtihad yang menyebutkan profesi juga wajib zakat, ijtihad lain mengatakan itu tak termasuk wajib zakat. Padahal, penghasilan dari profesi dimaksud jauh lebih besar dari petani yang telah lebih dulu diwajibkan berzakat.

Begitu juga dengan ukuran nisabnya; apakah dihitung sebagai sisa gaji setelah uang kebutuhan harian dikeluarkan, ataukah mesti berlalu satu tahun. Hal seperti ini tetap akan menjadi khilafiah berkepanjangan. Implikasinya sudah dapat ditebak akan mengotak-kotak masyarakat antara yang mau dan yang tidak karena setiap mereka merasa punya pijakan. Mereka bisa saja berdalih belum nisab, masih ada kredit rumah yang belum lunas, dan sebagainya. Alhasil, zakat tak bisa terkumpul secara maksimal.

Lain halnya kalau ini ditentukan oleh pemerintah lewat UU atau keppres misalnya. Dalam fiqh al Siyasah (fikih politik) disebutkan tugas pemerintah adalah pemutus perkara yang menjadi khilafiah (yarfa’ al khilaf). Sebab, pemerintah adalah satu-satunya institusi legal yang memiliki kekuatan memaksa. Tentu saja keputusan tersebut tak boleh lepas dari koordinasi dengan para ulama yang lebih memahami masalah ini.

Sekiranya sudah ada peraturan yang memiliki kekuatan memaksa ini, untuk tahap selanjutnya bagi yang tak membayar zakat, padahal sudah seharusnya, tentu akan mendapat sanksi hukum. Sebab, suatu kaidah atau norma bila tak punya sanksi hukum, bagai macan garang yang tak bergigi.

***

Secara normatif tuntutan ke arah ini dapat dilihat dalam ayat yang mewajibkan Muhammad mengambil zakat (QS 9: 103). Ayat ini dimulai dengan kalimat khuz yang berarti ‘ambillah’. Menurut tata bahasa Arab dalam kalimat ini ada damir mustatir (subjek yang tersembunyi) yaitu Muhammad, sehingga lengkapnya ayat ini diterjemahkan dengan ‘Muhammad, ambillah zakat dari harta mereka, dan seterusnya. Posisi Muhammad dalam ayat ini adalah sebagai pemimpin yang memiliki otoritas untuk memungut zakat. Ia sebagai kepala agama sekaligus kepala negara kala itu. Oleh karenanya, sangat logis bila wewenang ini dilanjutkan oleh generasi penerusnya.

Alasan inilah yang menjadi dasar bagi Abu Bakar Siddiq untuk memerangi orang-orang yang tak mau membayar zakat di awal pemerintahannya. Pembangkang bayar zakat berdalih ayat ini hanya ditujukan pada Muhammad. Setelah Muhammad tiada, berhentilah kewajiban berzakat. Merasa punya otoritas, Abu Bakar bahkan bersumpah ‘Demi Allah seandainya mereka menolak dariku seekor unta yang dulu pernah dibayarkan kepada Rasulullah, niscaya aku akan perangi mereka atas penolakan ini’.

Dengan ini zakat bukan hanya kesadaran verbal individu yang dilakukan secara sukarela sebagaimana infak ataupun sedekah, tetapi kewajiban formal yang mesti dilaksanakan dan bagi yang melanggarnya akan mendapat sanksi pidana (hukum) dari negara. Secara psikologis ini tentu akan mendorong masyarakat untuk mau berzakat. Pada gilirannya zakat akan dapat terkumpul secara maksimal dan bisa dijadikan modal (produktif) sehingga dapat mempercepat pengentasan kemiskinan.

Kedua, tak adanya ketentuan yang jelas bagi muzaki dalam menyalurkan zakat, infak, ataupun sedekah pada institusi selain yang ditetapkan dalam undang-undang ini (Bazis/Lazis). Tak heran bila banyak di antara mereka yang memilih langsung menyalurkan kepada fakir miskin, sehingga tanpa disadari ikut menumbuhkan timbulnya rasa riya sebagai dewa penolong pada yang berzakat di satu sisi, dan di sisi lain melahirkan ketergantungan mustahik yang luar biasa pada muzaki.

Kelompok mustahik hanya akan tetap jadi konsumen tanpa ada kemungkinan jadi muzaki. Sebab yang mereka peroleh biasanya juga bersifat konsumtif, dan bukan produktif. Lain halnya kalau zakat, infak, dan sedekah ditangani secara profesional, maka akan lebih bisa diberdayakan. Dana yang terkumpul bisa dialokasikan sebagai modal usaha, sehingga sekian tahun ke depan mustahik sudah berubah menjadi muzaki. Khalifah Umar bin Khatab pernah memberikan modal seekor unta berikut tepung dan minyak untuk pengembangan bisnis kepada seorang wanita yang meminta olong kepadanya. Pada tahun berikutnya Umar masih menambahi modal perempuan tersebut. Sampai pada akhirnya sang wanita bisa mandiri sekaligus berstatus pemberi zakat.

Oleh sebab itu, sangat besar harapan masyarakat akan kiprah Badan Amil Zakat yang telah ada. Justru itulah, sangat diperlukan sekali perbaikan-perbaikan demi kesempurnaan UU tentang zakat ini. Kajian-kajian intensif dan konstruktif jelas sangat dibutuhkan untuk itu, sehingga pada akhirnya zakat mampu menjadi solusi bagi persoalan ekonomi umat.***

* Kordiator Kajian dan Riset Puskum-HAM UIN Jakarta

Media Indonesia – Rabu, 27 November 2002

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather