PKPU

Latest News

Monday, December 22, 2014
Pemeriksaan Kesehatan Gratis Untuk Korban Banjir Bandang Garut
Monday, December 22, 2014
Komunitas Sedekah Peduli Pendidikan Gandeng PKPU Gelar Khitanan Masal
Monday, December 22, 2014
Indonesia Peduli BANJARNEGARA
Monday, December 22, 2014
Sikap Anak Terhadap Orang tua
Sunday, December 21, 2014
Sehat Bugar Bersama PKPU di CFD

News Zakat Center

Problem Undang-undang Zakat di Indonesia

Thursday, October 31st, 2002

Oleh : Muhtar Sadili (Alumni Fakultas Syariah IAIN)

Undang-undang No.38/1999 Tentang Pengelolaan Zakat telah memberikan kewenangan kepada pemerintah dengan pembentukan Badan Amil Zakat dengan semua tingkatannya (pasal 6) dan masyarakat untuk membuat Lembaga Amil Zakat (pasal 7). Institusional building bagi pengelolaan zakat, direpresentasikan pada dua elemen yang satu dan lainnya mempunyai konsen atas pemberdayaan ekonomi rakyat. Wadah pengelolaan yang terpolakan pada dua sudut itu, tidak menutup kemungkinan untuk saling melengkapi dan dapat juga melahirkan irisan kepentingan.

Artinya, sengaja atau tidak akan melahirkan arah yang berhadap-hadapan secara diametral. Secara sosiologis, masyarakat muslim tidak bisa melepaskan dari hasrat pengabdian akan kondisi ekonomi di sekelilingnya. Dan pada saat yang bersamaan, pasal 34 UU

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather